0
Bung Karno

Bung Karno

Bung Karno

PEMBERIAN gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno dan Bung Hatta, oleh pemerintah RI pada tanggal 07 November 2012 lalu, disertai berbagai respon, khususnya dari pihak keluarga dan kerabat Bung Karno.

Megawati mengatakan, dirinya merasa terharu dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno. Sementara itu Guruh mengatakan, gelar Pahlawan Nasional yang kini diberikan kepada Bung Karno menjadi rancu, karena ketika dulu pemerintah Orde Baru memberi gelar Pahlawan Proklamator, dikatakan bahwa gelar itu lebih tinggi dari pahlawan nasional.

Bukan hanya rancu dalam artian tadi, juga menjadi rancu dalam artian yang lebih serius: seolah-olah Gerakan 30 September yang dilakukan PKI dan mendapat pembelaan dari Bung Karno kala itu seperti ada nilai kebenarannya.

Ketika rezim Bung Karno kian dekat dengan paham komunis, dan partai komunis  (PKI) melakukan kudeta gagal pada 1965, maka rezim itu diturunkan paksa oleh rakyat dan Angkatan Darat.

Pasca pemberontakan PKI 30 September 1965 yang gagal, rakyat menuntut Soekarno untuk membubarkan PKI. Namun Soekarno menolak, karena dianggapnya bertentangan dengan konsep Nasakom yang dicanangkannya sendiri.

Pada Sidang Umum ke-IV MPRS, 22 Juni 1965, Bung Karno membacakan pertanggung jawabannya sebagai Mandataris MPRS. Pidato pertanggung jawaban yang diberi judul Nawaksara (sembilan ucapan presiden) itu kemudian dianggap kurang lengkap oleh MPRS. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1967, Bung Karno membacakan pidato “Pelengkap Nawaksara” di hadapan anggota MPRS.

Mengenai G30S/PKI atau Gestok menurut istilah Bung Karno, antara lain dikatakan bahwa: penyelidikan yang seksama menunjukkan, bahwa peristiwa G-30-S itu ditimbulkan oleh “pertemuannya” tiga sebab, yaitu: a. kebelingeran pimpinan PKI, b. kelihaiyan subversi Nekolim, c. memang adanya oknum-oknum yang “tidak benar”. (http://www.tempo.co.id/ang/min/02/05/presiden.htm)

Bung Karno tetap tak menyebut pembubaran PKI. Maka, pidato pertanggung jawaban itu akhirnya ditolak oleh MPRS pada tanggal 16 Februari 1967.

Beberapa hari kemudian, 20 Februari 1967, Bung Karno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan di Istana Merdeka. Maka, sejak saat itu Soeharto secara de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Maka, MPRS pun melakukan Sidang Istimewa (1967), dan segera mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi, sekaligus mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI hingga diselenggarakan pemilihan umum.

Di tahun 1986, Soeharto menerbitkan Keppres nomor 81/1986, yang isinya memberikan gelar Pahlawan Proklamator kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Pahlawan Proklamator adalah bagian dari Pahlawan Nasional. Lalu mengapa harus ada lagi pemberian gelar Pahlawan Nasional?

Menurut Mensos, pemberian gelar Pahlawan Nasional (November 2012) itu merupakan usulan yang datang dari masyarakat dan sejumlah tokoh, kemudian disetujui oleh SBY. Jadi, pemberian gelar itu sekedar untuk penegasan semata. Sebuah argumen yang membingungkan masyarakat, yang datang dari penguasa yang kerap bingung sendiri.

Kalau Bung Karno (dan Bung Hatta) diberi gelar Pahlawan Proklamator, mungkin masih bisa dimengerti. Karena status proklamator tetap melekat pada dirinya meski pada kemudian hari Bung Karno (bukan Bung Hatta) melakukan kesalahan mendasar, menjadikan komunisme sebagai satu rangkaian dengan nasionalisme dan agama (nasakom).

Kini, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno (dan Bung Hatta) oleh pemerintahan SBY, tidak saja terkesan rancu, tetapi juga memberi kesan seolah-olah kesalahan Bung Karno di masa lalu, menjadi nihil, tidak lagi dinilai sebagai sebuah kesalahan. Artinya, Gerakan 30S/PKI yang dibela-bela Bung Karno ada nilai kebenarannya seiring pemberian gelar tersebut.

Apakah hal ini menandakan bahwa rezim SBY kian mengakomodasi kiri? Faktanya, kini mereka yang diduga berhaluan kiri sudah banyak nangkring di Senayan, nangkring di birokrasi setingkat kementrian hingga tingkatan di bawahnya, bahkan konon sudah pula masuk ke ring satu Istana. Ada juga dedengkot liberal anak dari gembong komunis yang dilibatkan dalam penyusunan kurikulum sekolah 2013. Goenawan Mohammad dedengkot liberal yang aktif menjajakan faham marxisme dan menyuntikkan pemahaman yang merusak agama (Islam) justru dilibatkan dalam menyusun kurikulum pelajaran sastra di Indonesia. Ini bukti nyata pula. (lihat http://nahimunkar.com/18629/innaa-liliahi-goenawan-mohamad-penjaja-marxisme-dan-paham-merusak-agama-dilibatkan-susun-kurikulum/?fb_source=pubv1).

Dulu, di awal-awal menjelang proklamasi kemerdekaan RI, Bung Karno berdalih bahwa “kita” dihadapkan pada dua pilihan yang berat, yaitu komunisme (Soviet dan cina) serta Liberalisme (AS, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya). Bung Karno waktu itu mengesankan seolah-olah dia tidak memilih komunisme maupun liberalisme, dengan memunculkan Pancasila sebagai ideologi alternatif.

Dalih itu sebenarnya merupakan sebuah strategi Bung Karno yang konsisten menolak Islam sebagai ideologi negara. Salah satu alasannya, bila Republik Indonesia didirikan atas dasar Islam, maka daerah-daerah tertentu yang mayoritas penduduknya bukan Islam, akan memisahkan diri.

Pendapat Bung Karno bertentangan dengan pendirian M. Natsir  (Masyumi) dan KH Isa Anshari (Persis). M. Natsir pernah mengatakan bahwa Pancasila tidak patut dijadikan dasar negara, karena sila-silanya relatif, berbeda dengan Islam yang hukum-hukumnya berasal dari Allah dan diturunkan kepada manusia dalam bentuk wahyu yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Bahkan M. Natsir pernah mengatakan, “Pergi dari Islam menuju Pancasila, sama halnya meloncat dari bumi menuju ruangan hampa…” (lihat buku berjudul M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya, terbitan Gema Insani, Jakarta).

Namun, belakangan Bung Karno terlihat tidak konsisten. Keberpihakannya kepada komunisme kian terasa. Partai Komunisme Indonesia dibiarkan hidup dan bekembang, bahkan kian nglunjak. Sampai akhirnya Bung Karno ‘dimakan’ oleh anak emasnya sendiri (PKI) pada 1965, yang menyebabkan ia harus kehilangan kekuasaan dengan begitu mudahnya.

Mengapa Bung Karno membiarkan PKI hidup dan berkembang, padahal pada tanggal 18 September 1948 tokoh komunis Indonesia sudah melakukan gerakan mendirikan Republik Sovyet Indonesia di Madiun? Saat itu, Muso sang proklamator Republik Sovyet Indonesia yang juga tokoh PKI, mendapat dukungan dari Amir Sjarifoeddin yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Nama lengkap sang Menteri Pertahanan ini adalah Amir Sjarifoeddin Harahap, beragama Kristen, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan sebelumnya Partai Sosialis Indonesia (PSI). Amir lahir di Medan (Sumatera Utara) pada tanggal 27 April 1907, dan meninggal dunia di Solo (Jawa Tengah) pada tanggal 19 Desember 1948, dalam kisaran usia 41 tahun.

Selain pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (14 November 1945 – 29 Januari 1948), Amir Sjarifoeddin yang dari namanya sering diduga (masih) beragama Islam ini, pernah juga menjabat sebagai Perdana Menteri (3 Juli 1947 – 29 Januari 1948).

Amir Sjarifoeddin pulalah yang pernah dipercaya menjadi negosiator dari pihak Indonesia sehingga melahirkan Perjanjian Renville (Januari 1948) yang oleh kalangan Masyumi dan Nasionalis dianggap merugikan pihak Indonesia.

Dari kekecewaan ini pulalah lahir gerakan DI/TII pimpinan SM Kartosoewirjo, yang menganggap Indonesia sudah bubar pasca Perjanjian Renville. Menurut catatan, SM Kartosoewirjo juga pernah menolak jabatan sebagai Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Sjarifoeddin yang komunis ini.

Berdasarkan fakta di atas, rasanya sudah sedemikian besar kerugian yang diberikan pihak komunis kepada Bung Karno, namun mengapa ia masih saja membiarkan komunisme hidup dan berkembang di Indonesia? Padahal, komunisme dan liberalisme –bahkan Islam– ditolaknya untuk menjadi dasar ideologi Republik Indonesia. Bila belakangan hari Bung karno lebih condong kepada komunisme, apa yang menyebabkan ia tidak teguh pendirian?

Kini kita juga dihadapkan kepada fakta, bahwa Bung Karno sang proklamator yang jatuh dari kekuasaannya karena membela-bela G30S/PKI serta menolak membubarkan PKI, baru saja mendapat gelar Pahlawan Nasional. Apakah ini merupakan suatu pengakuan bahwa G30S/PKI dulu bukanlah suatu gerakan inkonstitusional? Ataukah ini merupakan rangkaian langkah pemerintah kita mengakui komunisme sebagai salah satu warna ideologi di Indonesia? Wallahua’lam bisshawab.

Yang jelas, kedekatan Bung Karno kepada paham komunisme membuatnya jatuh terhina. Keengganannya membubarkan PKI yang jelas-jelas melancarkan kudeta, membuatnya harus turun tahta secara tiba-tiba. Kini, Bung Karno sudah dikukuhkan kembali sebagai Pahlawan Nasional. Apakah langkah berikutnya menjadikan Muso dan Amir Sjarifoeddin sebagai Pahlawan Nasional juga?

Sederet kerancuan itu mengandung aneka permusuhan yang walau ditutup-tutupi tetap saja ketahuan. Maka benarlah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ، إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

سنن ابن ماجه – باقي + ألباني – (2 / 1332)

قال الشيخ الألباني : حسن

Dan kapan para penguasa tidak berhukum dengan Kitab Allah, dan mereka tidak memilih apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah akan menjadikan permusuhan antara sesama mereka.(Hadits riwayat Ibnu Majah no. 4019 dan selainnya dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallâhu ‘anhu. Kata Syaikh Al-Albani: hasan).

Itu yang mengenai balasan di dunia akibat menolak Islam, apapun bentuknya. Sedang di akherat kelak, telah jelas ancaman dari Allah Ta’ala ini:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء : 115]

115. Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS An-Nisaa’/4: 115)

Betapa ruginya. Na’udzubillahi min dzalik! Kami berlindung kepada Allah dari yang demikian itu! (haji/tede/nahimunkar.com)

Sumber:

http://nahimunkar.com/18910/bung-karno-dan-gelar-pahlawan-super-rancu/

Tags: , , ,

Leave a Reply